Rencana pengalihan pengelolaan transportasi laut Kepulauan Seribu dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta kepada PT Transjakarta dinilai membutuhkan persiapan sistem yang menyeluruh. Restrukturisasi regulasi, penetapan standar pelayanan, hingga integrasi tiket menjadi sejumlah aspek yang perlu disiapkan sebelum perubahan pengelolaan diterapkan.
Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan perubahan tersebut tidak sederhana karena layanan angkutan perairan selama ini melibatkan berbagai unsur. Di antaranya Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta operator swasta dan masyarakat lokal.
Menurut Djoko, karakter Kepulauan Seribu sebagai wilayah kepulauan membuat pengelolaan transportasi laut memiliki tantangan berbeda dibandingkan moda transportasi darat. Salah satu persoalan utama adalah besarnya biaya investasi dan operasional.
Penggunaan kapal, terutama speedboat, membutuhkan konsumsi bahan bakar yang tinggi. Selain itu, lingkungan laut dengan kadar garam tinggi dapat mempercepat korosi pada lambung kapal, mesin, hingga fasilitas dermaga. Kondisi tersebut membuat biaya perawatan armada menjadi lebih besar dan usia aset lebih pendek.
Persoalan lain berkaitan dengan kebutuhan subsidi. Djoko menilai tingkat keterisian kapal di sejumlah pulau permukiman cenderung rendah di luar periode akhir pekan dan libur. Kondisi tersebut membuat layanan berpotensi bergantung pada APBD DKI Jakarta agar tarif tetap terjangkau masyarakat.
Skema Public Service Obligation (PSO) dinilai diperlukan untuk menjaga keberlanjutan layanan. Di saat bersamaan, faktor cuaca juga menjadi tantangan karena angin musiman dan gelombang tinggi dapat mengganggu bahkan menghentikan pelayaran.
Kondisi alur laut turut perlu diperhatikan. Pendangkalan, terumbu karang, serta erosi pesisir dapat membatasi kapal yang mampu bersandar dengan aman. Sementara itu, kualitas dermaga dan fasilitas navigasi di setiap pulau belum seragam.
Djoko juga menyoroti kebutuhan sistem navigasi malam dan fasilitas bongkar muat. Rencana penggunaan kapal listrik atau e-boat pun membutuhkan kesiapan pasokan listrik dan stasiun pengisian daya di pulau-pulau kecil.
