Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan keterbukaan parlemen terhadap kritik dan masukan masyarakat dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 DPR RI. Menurutnya, kritik publik merupakan bagian penting dari hubungan demokratis sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja lembaga legislatif.
Puan menyampaikan hal tersebut dalam pidatonya pada Rapat Paripurna Khusus HUT ke-81 DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa. Ia mengatakan DPR menyadari masih terdapat berbagai hal yang perlu diperbaiki, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, serta diplomasi parlemen.
Menurut Puan, kritik dari masyarakat tidak seharusnya dipahami sebagai bentuk kerenggangan antara rakyat dan parlemen. Sebaliknya, masukan publik menjadi mekanisme penting agar DPR tetap terhubung dengan aspirasi dan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.
DPR, kata dia, akan menjadikan kritik serta berbagai masukan tersebut sebagai dorongan untuk melakukan pembenahan. Evaluasi dari masyarakat diharapkan dapat membantu parlemen bertransformasi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugasnya.
Puan juga menilai keberhasilan DPR tidak semata-mata dapat diukur melalui jumlah undang-undang yang diselesaikan, banyaknya rapat yang digelar, maupun besaran anggaran negara yang dibahas bersama pemerintah.
Ukuran yang lebih penting, menurutnya, adalah dampak konkret dari pekerjaan parlemen terhadap kehidupan masyarakat. Setiap kebijakan dan keputusan yang dihasilkan DPR harus mampu memberikan manfaat nyata, meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, serta mendukung kemajuan pembangunan.
Dengan demikian, banyaknya agenda yang diselesaikan bukan menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan lembaga legislatif. Puan menekankan bahwa hasil kerja DPR harus memiliki arti dan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kinerja DPR RI sebagai wakil rakyat pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak yang dikerjakan, tetapi seberapa berarti hasil kerja DPR RI bagi kehidupan rakyat,” tuturnya.
Momentum 81 tahun perjalanan DPR juga disebut menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen pengabdian kepada masyarakat. Puan menilai usia panjang lembaga parlemen harus diikuti dengan semangat untuk terus berbenah, memperkuat kepercayaan publik, serta menyempurnakan praktik demokrasi di Indonesia.
Ia menggambarkan perjalanan DPR selama lebih dari delapan dekade sebagai bagian dari dinamika kehidupan bangsa. Berbagai perubahan yang terjadi selama periode tersebut menjadi ruang bagi Indonesia untuk terus berkembang dan berdialektika dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.
Dalam konteks demokrasi, Puan menegaskan bahwa sumber kedaulatan tidak berada pada kepentingan individu maupun kekuasaan semata. Kedaulatan negara pada dasarnya berada di tangan rakyat dan harus diwujudkan melalui penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Karena itu, keterhubungan antara parlemen dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi. DPR dituntut untuk terus mendengar aspirasi publik sekaligus memastikan proses legislasi, penganggaran, pengawasan, dan diplomasi parlemen berjalan sesuai kepentingan rakyat.
Peringatan HUT ke-81 DPR pada akhirnya tidak hanya menjadi seremoni kelembagaan, tetapi juga momentum evaluasi. Keterbukaan terhadap kritik dan kemampuan menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan menjadi tantangan penting bagi DPR untuk menjaga kepercayaan publik ke depan.
Citra Anggraini adalah penulis dan editor di Warta Independen yang fokus pada gaya hidup, budaya, dan tren digital. Ia berkomitmen menghadirkan konten yang informatif, menarik, dan relevan bagi pembaca modern.
