Indonesia perlu memastikan keikutsertaannya dalam KTT BRICS memberikan manfaat ekonomi yang konkret bagi kepentingan nasional. Pengamat Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur Andrea Abdul Rahman Azzqy menilai BRICS seharusnya dimanfaatkan sebagai instrumen ekonomi, bukan hanya menjadi forum diplomatik atau agenda kunjungan.
“BRICS harus jadi instrumen ekonomi, bukan sekadar panggung retorika atau kunjungan semata,” kata Andrea kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.
Menurut Andrea, kehadiran Indonesia dalam KTT BRICS di India berlangsung ketika tantangan terhadap kebijakan luar negeri semakin kompleks. Pemerintahan Presiden Prabowo perlu menjaga strategi diplomasi bebas aktif di tengah dinamika hubungan dengan sejumlah mitra tradisional Indonesia.
Ia menilai hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat, Rusia, serta sejumlah negara Uni Eropa menghadapi tekanan akibat persoalan tarif perdagangan dan isu Palestina. Kondisi tersebut membuat Indonesia perlu memanfaatkan forum internasional untuk memperluas ruang kerja sama ekonomi sekaligus mempertahankan posisi strategisnya.
Dalam konteks tersebut, keanggotaan BRICS dinilai dapat membuka peluang baru bagi Indonesia. Kerja sama dalam kelompok tersebut berpotensi memperluas akses pasar, mendukung pembiayaan pembangunan, serta memperkuat agenda ketahanan pangan dan energi.
Andrea menekankan bahwa manfaat keanggotaan harus dapat dirasakan secara nyata. Menurut dia, target yang paling realistis bukan sekadar menunjukkan kehadiran Indonesia sebagai anggota, melainkan menghasilkan kerja sama yang memberikan dampak langsung terhadap perekonomian nasional.
“Target paling realistis adalah memastikan manfaat konkret bagi kepentingan nasional, bukan sekadar simbol keanggotaan,” ujarnya.
Karena itu, keberhasilan partisipasi Indonesia dalam BRICS perlu diukur berdasarkan capaian yang dapat diverifikasi. Beberapa indikatornya antara lain peningkatan perdagangan, masuknya investasi yang terarah dan memberikan nilai tambah, serta semakin kuatnya pengakuan diplomatik terhadap Indonesia sebagai negara middle power yang memiliki posisi independen.
Andrea melihat KTT BRICS 2026 sebagai momentum penting bagi pemerintah Indonesia untuk membuktikan efektivitas diplomasi ekonomi. Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ujian apakah kebijakan luar negeri Indonesia mampu memperluas ruang gerak di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks.
BRICS sendiri merupakan kelompok negara berkembang yang memiliki pengaruh besar dalam perekonomian global. Kelompok ini mencakup anggota inti Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, serta sejumlah anggota lainnya seperti Mesir, Iran, Ethiopia, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.
Dengan posisi tersebut, Indonesia memiliki peluang untuk menggunakan BRICS sebagai salah satu kanal memperluas kerja sama ekonomi dan diplomasi. Namun, menurut Andrea, peluang tersebut perlu diterjemahkan ke dalam hasil konkret agar keanggotaan Indonesia tidak berhenti pada aspek simbolis.
