LUBUKLINGGAU, WI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Lubuklinggau menggelar debat kandidat tiga pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, di Gedung Bagas Raya Kota Lubuklinggau, Selasa (13/3/2018).
Ketiga Paslon Wako-Cawako Kota Lubuklinggau yaitu Paslon nomor urut 1 H. Toyeb Rakembang-Sopian (TOS), Paslon nomor urut 2 H. SN. Prana Putra Sohe-H. Sulaiman Kohar (NANSUKO) dan Paslon urut 3 Rustam Efendi-Riezky Aprilia (RR).
Dalam debat publik ini dipandu moderator Zilvia Iskandar (Metro TV) dan tiga panelis nasional yakni, Mantan Penasehat KPK, Abdullah Hehamahua, Dekan Fakutas Hukum Unsri, DR Febrian, Mantan Wakil Menteri Hukum, HAM RI, Prof. Denny Indrayana.
Adapun yang hadir dalam acara debat kandidat ini diantaranya, PJ Walikota H Riki Junaidi, S.STP bersama Unsur FKPD, Kapolres, Dandim 0406. Banwas, panwas dan undangan lainnya, dan juga terlihat ratusan pendukung dan simpatisan dari tiga pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau.
Tampak kubu ketiga Paslon penuh semangat meneriakkan yel-yel, Debat kandidat Wako-Cawako Lubuklinggau kali ini akan menunjukkan kesungguhan ketiga Paslon untuk memimpin Kota Lubuklinggau periode 2018-2023.
Dalam kesempatan itu, Ketua KPU kota Lubuklinggau, Efriadi Suhendri mengatakan, debat kandidat ini memang sudah menjadi agenda dan tahapan dalam Pemilukada Kota Lubuklinggau.
“Debat kandidat digelar dengan tujuan agar dapat didengar dan disaksikan oleh masyarakat sehingga dapat mengenal Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Lubuklinggau Periode 2018-2023 dalam memaparkan Visi dan Misi mereka”, katanya.
Dikatakan, kita ingin melalui Pilkada Kota Lubuklinggau tahun 2018 ini, bisa melahirkan pemimpin daerah yang betul-betul memiliki komintmen yang tinggi untuk mensejahterahkan rakyat dan memajukan daerah”, ujarnya.
“Debat publik ini merupakan salah satu upaya pendidikan politik, dimana rakyat dipersilahkan untuk merekam dan mencatat janji-janji yang ditawarkan oleh para Pasangan Calon (Paslon) terkait Visi-Misi dan program kerja mereka”, terangnya.
Kelak kalau mereka sudah terpilih, semua janji-janji tersebut akan kita tagih karena bagaimanapun juga dalam negara demokarasi saat ini, rakyatlah yang berdaulat dan pemilihan Kepala Daerah yang digelar secara langsung ini adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah”, Pungkasnya. (Adv)